Hutang pemanasan-global Amerika

Joseph Stiglitz memaparkan kebijakan politik berbasis ekonomi Amerika Serikat di balik isu pemanasan global.

Desember 1997, negara-negara yang tergabung dalam UNFCC berkumpul di Kyoto, Jepang. Para pemimpin negara ini sepakat menandatangani protokol Kyoto yang diadopsi dari Pertemuan Bumi di Rio de Janerio tahun 1992. Pernyataan pers PBB menyatakan protokol ini merupakan persetujuan negara-negara industri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca mereka secara kolektif sebesar 5.2 % dari tahun 1990. Gas yang jadi kambing hitam pemanasan bumi ini antara lain berupa karbon dioksida, metan, nitrous oxide, sulfur heksafluorida, HFC dan PFC. Target Kyoto adalah pengurangan 8 persen untuk Uni Eropa, 7 persen untuk Amerika Serikat, 0 persen untuk Rusia dan batas penambahan emisi yan gdiijinkan untuk Australia sebesar 8 persen dan 10 persen untuk Islandia.

“Protokol Kyoto telah mengalami kegagalan,” kata Joseph Stiglitz, penerima nobel ekonomi 2001 dan kritikus kebijakan pemansan global..Kegagalan menurut Stiglitz jelas terlihat dari ketidakpatuhan negara-negara dunia menerapkan isi protokol Kyoto. Apalagi, mendekati 2010, target Kyoto masih jauh panggang dari api. Perjanjian lingkungan hidup ini ketinggalan jaman, sejak terbukti emisi gas rumah kaca tidak hanya berasal dari perindustrian saja. Organisasi Peace menyatakan Indonesia dan Brazil menduduki peringkat 3 dan 4 negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar dunia. Namun keduanya sama-sama negara berkembang dan memproduksi gas emisinya dari pembakaran hutan. “Protokol Kyoto hanya sampai pada penyampaian pesan akan pentingnya isu pemanasan global pada dunia,”kata Stiglitz.

Berawal dari penolakan Amerika Serikat ikut serta dalam protokol Kyoto, sejumlah negara lain di dunia mengikuti jejak Paman Sam. BBC melaporkan, Australia adalah salah satunya. Perdana Meneri Australia John Howard terang-terangan menyatakan negaranya tidak akan mematuhi isi protokol Kyoto selama Amerika tetap kukuh menolak. “Tidak ada gunanya Australia ikut, selama negara polutan terbesar dunia tidak mendukung protokol itu,” tegas Howard.

Amerika menurut Stiglitz adalah negara industri yang masih memiliki pandangan fundamental. “Mereka masih mempercayai teknologi industri yang banyak memakan bahan bakar bakar fosil,” kata Stiglitz. Saat Eropa dan Jepang mulai memproduksi mobil-mobil kecil yang irit bahan bakar fosil, Paman Sam justru melakukan sebaliknya. Autonet menyebutkan mobil-mobil produksi Amerika semisal Ford atau General Motor rata-rata menghabiskan lebih banyak bahan bakar dibandingkan mobil Eropa, Jepang atau Korea.

“Kebiasaan ini ada kaitannya dengan kebudayaan Amerika sendiri,” kata Emil Salim, pakar lingkungan hidup. Menurutnya dibandingkan negara-negara lain di dunia, penduduk Amerika cenderung menggunakan kendaraan besar. Kendaraan yang menghabiskan lebih banyak bahan bakar fosil ini menjadi simbolisme maskulinitas ala Amerika.

Pemerintahan Bush telah mengambil kebijakan tidak akan “memaksakan” peraturan pengurangan emisi pada industri Amerika. Keputusan menerapkan teknologi ramah lingkungan pada industri hanya didasarkan pada kesukarelaan masing-masing perusahaan. Pemerintahan Bush juga mempertahankan Undang-undang pertambangan Amerika yang telah ketinggalan jaman. UU yang dibuat tahun 1872 ini sama sekali tidak mengharuskan perusahaan tambang Amerika memperhatikan atau mengurus dampak kerusakan lingkungan sekitar area tambang. New York Post mencatat hingga tahun 2006 sekitar 500 ribu area bekas tambang di Amerika terbengkalai.

“Bush berasal dari latar belakang keluarga yang dekat dengan industri minyak, dan ia sendiri seorang yang berpandangan fundamentalis untuk masalah ini,” Stiglitz menjelaskan. Bush meniti karier politiknya sebagai Gubernur Negara Bagian Texas di tahun 1994. Selama masih kuliah, Bush juga sempat bekerja di bisnis minyak milik keluarganya. Tak heran jika Bush tak ingin isu pemanasan global menggoncang bisnis minyak Amerika.

Padahal menurut laporan terakhir organisasi Peace, paman Sam hingga tahun 2007 masih menduduki peringkat pertama negara penghasil emisi karbon dioksida terbesar. Serupa dengan China di posisi kedua, emisi Amerika sebagian besar berasal dari pemakaian energi negara tersebut. Dan penyerapan energi terbesar berasal dari lingkungan industri. “Amerika akan setuju dengan peraturan pemanasan global apapun selama itu tidak berpengaruh pada industrinya,” tegas Stiglitz.

Memang tak semua politisi negeri ini mendukung kebijakan Bush. Politikus Al Gore kini lebih dikenal sebagai aktivis lingkungan hidup. Film dokumenter Unconvinient Truth mengenai pemanasan global karyanya bahkan meraih penghargaan Academy Award 2007. Secara pribadi Al Gore juga memilih menggunakan mobil Hibrid yang lebih ramah lingkungan. Menurut majalah Forbes, Gore sebenarnya telah berusaha memaksa Amerika menerima protokol Kyoto sejak tahun 2000. Namun ia kalah dalam perebutan kursi kepresidenan, dan Amerika tetap menerapkan kebijakan lingkungan “sukarelanya.”

“Pemanasan global terlalu besar untuk hanya diandalkan pada itikad baik saja,” kata Stiglitz. Ia menaruh harapan besar pada kaum demokrat pada pemilu 2008 nanti. Menurutnya pergantian pucuk pimpinan bisa berarti pergantian sikap konvensional Amerika menjadi lebih terbuka atas isu pemanasan global. “Bagaimanapun sebenarnya Amerika mampu membiayai industri yang ramah lingkungan,” tegas Stiglitz.

Mampu tapi tak mau. Tak bisa diingkari perubahan teknologi tetap akan memakan biaya tambahan. “Semuanya tetap soal uang,” kata Emil Salim. Misalnya sampai saat ini batubara masih menjadi bahan bakar termurah. Mineral ini ideal untuk pembangkit energi meskipun menghasilkan emisi karbon dioksida terbanyak diantara bahan bakar fosil lainnya.

Berupaya memecahkan masalah, Stiglitz mengemukakan solusi pemanasan global yang berbasis ekonomi. Menurutnya masalah terletak pada keengganan negara dan perusahaan polutan secara sukarela membayar dampak sosial marjinal. Polusi akibat emisi karbon tak bisa diingkari berdampak langsung terhadap lingkungan sosial. Menurut Environmental Working Group dan Pew Campaign for Responsible Mining jumlah klaim terhadap pertambangan Amerika naik dari 207.504 di 2003 menjadi 376.500 di tahun ini.

“Solusinya, perusahaan-perusahaan ini harus dipaksa membayar biaya marjinal itu lewat pajak,” kata Stiglitz. Ukuran besar kecilnya pajak, menurut dosen Universitas Columbia ini akan ditentukan lewat dampak reduksi emisi sesuai yang dicita-dicitakan protokol Kyoto.

Dilain pihak, Stiglitz juga mempertimbangkan “keadilan” bagi negara-negara yang diminta mempertahankan hutannya. Laporan Greenpeace menyatakan pada tahun 2006 hutan tropis Amazon berkurang 25 persen dari luasnya semula. Meskipun pemerintah Brazil telah berkomitmen akan mengurangi pembalakan hutannya.

“Mempertahankan hutan berarti mengurangi kesempatan membuka lahan untuk pertanian, tapi mengapa tidak ada kompensasi bagi negara-negara yang melakukannya?”, kata Emil Salim. Dalam makalah Economics and Politics of Gobal Climate, Stiglitz mengemukakan solusi insentif berbasis pasar. Selain pengenaan pajak untuk setiap emisi karbon dioksida, perlu diterapkan penyeimbang berupa subsidi dan tukar menukar teknologi antara negara-negara dunia.

Untuk ini, setiap negara berkembang menurut Stiglitz memerlukan insentif untuk melakukan efesiensi energi. Demikian, Amerika sebagai negara maju tak hanya harus berkomitmen pada reduksi emisi karbon dalam negeri saja.

“Negara maju punya kewajiban mendukung negara-negara berkembang mengurangi emisi karbon mereka,”kata Stiglitz. Ia menegaskan negara-negara berkembang tidak akan mampu menerapkan kebijakan ramah lingkungan. Dukungan ini terutama berupa transfer teknologi. Meninggalkan Paman Sam dalam dua utang pemanasan global: mengurangi emisi dalam negeri dan kewajiban memberi insentif lingkungan pada negara berkembang.

***

Dimuat di Jurnal Nasional Halaman Jurnal internasional

http://vebymega.blogspot.com/2007/08/utang-pemanasan-global-amerika.html